KBB, KJ – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan mitra kerja Komisi V DPRD Jabar, beberapa mitra kerja komisi. Diantara mitra kerja yang mengikuti rapat kerja diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, RSUD Jampang Kulon, RSUD Pameungpeuk, dan RS Kesehatan Kerja Jawa Barat, rapat kerja terkait pembahasan evaluasi TA 2020 tersebut berlangsung di ruang rapat RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kemarin.
Dalam raker beberapa mitra kerja Komisi V DPRD Jabar memaparkan evaluasi TA 2020 serta memaparkan rencana pembangunan pada Tahun Anggaran berikutnya.
Pada kesempatan itu, beberapa mitra kerja yang menyampaikan paparan termasuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jawa Barat. Dijelaskan Direktur RSJ Jabar evaluasi anggaran TA 2020, capaian kinerja RSJ Jawa Barat.
Selain itu Direktur RSJ Jabar juga menyampaikan aspirasi terkait masih minimnya bantuan untuk pasien Napza, dari aspek pengelolaan biaya bantuan dari BPJS dan perlu adanya perhatian pemerintah yang lebih, sehingga RSJ Jabar bisa mengelola pasien Napza dengan baik.
Bukan hanya itu, Direktur RSJ Jabar juga menyampaikan terapi atau rehabilitasi bagi pasien Napza idealnya 2 tahun, akan tetapi dengan dana yang terbatas. Menurutnya RSJ Jabar hanya memfasilitasi 3 bulan rehabilitasi dikarenakan biaya yang mahal.
Selain itu Direktur RSJ Jabar pun paparkan rencana pembangunan RSJ Provinsi Jabar yang didalamnya terdapat banyak perencanaan pembangunan seperti rumah untuk rehabilitasi, ruangan untuk lansia, serta masih banyak lagi sarana prasarana yang direncanakan.
Pada kesempatan ini juga Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, menyampaikan aspirasi bahwa pada saat ini Jawa Barat darurat penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ, Kepala Dinas Sosial menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi Panti ODGJ ini harus hadir di Jawa Barat, perlu diketahui selama ini Dinsos bekerjasama dengan LKS ODGJ Swasta, yang selama ini mempunyai beberapa kendala salah satu contohnya dari segi SDM yang sangat memprihatinkan dan honorarium pekerja LKS ODGJ yang butuh perhatian lebih dari Pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Jabar juga mengatakan sebelum panti ODGJ ini terwujud, harus adanya kolaborasi dan sinergi antara Dinsos dan Dinkes agar panti ODGJ ini terwujud sesuai yang diharapkan serta ODGJ mendapat pengawalan dari Pemerintah.
Sedanh anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca, menyampaikan kesimpulan rapat kerja kali ini, beberapa point kesimpulannya ialah :
- Komisi V akan membuat nota yang di tujukan kepada Badan Anggaran DPRD Jabar untuk membackup dan menerbitkan anggaran yang dianggap urgent.
- Kepada Dinas Kesehatan diharapkan ada kerjasama dengan seluruh panti yang ada di Jawa Barat , serta berharap Rumah Sakit milik Pemprov Jabar ini memiliki kualitas pelayanan lebih baik dari RS milik Kota Kabupaten.
- Serta wujud konkrit dari keberlangsungan RS milik Pemprov Jabar harus adanya keberpihakan anggaran baik dari BLUD atau APBD untuk mengimplementasiman porsi anggaran yang berpihak kepada tenaga medis. (Red)
