KAB. GARUT, KJ – Empat Pilar Kebangsaan dan Indonesia menjadi kerangka dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Demikian disampaikan anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dihadapan warga Cikelet Kabupaten Garut, Jumat 19 Desember 2025 (pagi).
Kegiatan sebagai media Sosdap MPR RI tersebut menyosialisasikan terkaitPancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Dijelaskan Hoerudin yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI bahwa Empat Pilar Kebangsaan dan Indonesia adalah konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005.
Konsep tersebut, sambungnya terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan juga Bhineka Tunggal Ika.
“Pancasila meruoakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedang UUD 1945 adalah yang menjadi konstitusi negara Indonesia,” ujar politisi PAN ini.
Sedang dua pilar lainnya adalah (Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebutkannya NKRI merupakan bentuk negara Indonesia yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Sementara Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.
“Bhineka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari beragam suku, budaya, ras dan agama maka penting mengaplikasikan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” jelas Hoerudin.
Empat Pilar ini, lanjutnya, merupakan fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Sedang diungkapkannya, tujuan dari Empat Pilar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi dan hukum.
Begitu juga berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan ekonomi dan sosial. (Rls*)
