BANDUNG KJ – Pemerintah dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil harus prorakyat dan berdasarkan kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Yomanius Untung mengatakan, kasus intoleransi hingga ekstrimisme bisa terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat bisa menjadi pemicu lahirnya intoleransi bahkan ekstrimisme.
“Kasus intoleransi ini bisa terjadi karena faktor interaksi sosial. Ini perlu jadi pencermatan,” kata Untung di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Selasa (3/1).
Bahkan, dia menilai, meski masyarakat sudah memahami ajaran agama secara utuh, intoleransi bisa saja terjadi jika kebijakan pemerintahnya tidak prorakyat. Menurutnya, pemerintah harus paham betul akan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat. (AS)
