JAKARTA KJ – Dengan tegas anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin, S.Ag., MH menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, atau dihentikan.
Ungkapan itu disampaikannya dalam interupsi sesaat sebelum Ketua sidang Paripurna, Taufik Kurniawan menutup siding paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017). Selain itu, dirinya meminta agar pemerintah lebih bijak dalam membuat keputusan terkait dengan subsidi listrik sebab ia menilai mencabut subsidi dianggap bukan keputusan yang tepat terlebih dalam kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
Dikatakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, aksi interupsinya terdorong menyoal banyaknya keluhan masyarakat atas pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah yang dipandang keputusan tersebut tidak bijak.
“Mencabut subsidi listrik sangat tidak bijaksana, di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini,” katanya.
Ditambahkannya, kendati pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat.
“Kebijakan terkait subsidi listrik saat ini dirasakan sangat membebani masyarakat. Padahal, lanjutnya, dengan adanya pencabutan subsidi listrik bakal membuat warga yang terkena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Sehingga hal tersebut harusnya dapat ditinjau ulang atau kalau bisa tidak ada pencabutan subsidi listrik,” paparnya.
Oleh karena itu pihaknya secara tegas menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, atau dihentikan. Disamping itu, Haerudin juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa kemiskinan saat ini menurun. Pasalnya, ia malah melihat masyarakat miskin semakin bertambah.
“Apalagi ditambah dengan kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat, yang artinya masyarakat akan terkenan biaya tambahan untuk membayar listrik di setiap bulannya. Sementara kondisi ekonomi serta beban hidup yang dirasakan masyarakat bawah sudah dirasa mencekik,” ujar Haerudin yang terpilih dari dapil Jabar XI ini.
Pada sidang paripurna itu, interupsi dilakukan Haerudin seorang diri menanggapi keputusan Menteri ESDM, Ignasius Jonan yang mengatakan, jumlah pelanggan dengan daya 900 VA yang bakal termasuk sebagai penerima subsidi listrik mungkin bakal bertambah setelah diverifikasi dan akan diajukan dalam RAPBN-P 2017.
Dari sekitar 23 juta orang yang merupakan pelanggan dengan daya 900 VA, ada sekitar 19 juta pelanggan yang awalnya dinyatakan tidak layak mendapatkan subsidi, dan sekitar 4,1 juta pelanggan dinyatakan tetap layak.
Namun, Menteri ESDM menilai, dari hasil verifikasi diperkirakan ada tambahan 2,4 juta pelanggan sehingga bila mereka juga dinilai perlu mendapatkan subsidi. Dengan begiti jumlah penerima subsidi akan akan menjadi sekitar 6,5 juta pelanggan untuk ukuran daya 900 VA. Hal itu, kata ia, bakal dipaparkan dalam usulan RAPBN-P ke Komisi VII DPR RI.
Dengan kenaikan jumlah pelanggan 900 VA yang bakal menerima subsidi, diperkirakan juga akan ada kenaikan alokasi anggaran untuk subsidi listrik.
“Ada tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA yang sedang diverifikasi apakah mereka ini juga perlu mendapatkan subsidi,” kata Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (21/6).
Pada kesempatan itu, Jonan juga memastikan, tidak akan ada kenaikan tarif listrik lagi pada periode 1 Juli hingga akhir tahun ini untuk semua golongan, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. (AS)
