BANDUNG, KJ – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau agar setiap dinas mengerjakan program untuk pemulihan ekonomi, sementara “titah” tersebut tanpa disokong dana. Sebab sebagian besar anggaran khususnya Dinas di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengalami pemotongan anggaran sampai 30 persenan, akibatnya ada dinas yang tidak memiliki anggaran operasional alias Nol. Hal tersebut yang menyebabkan para kepala dinas di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat merasa kebingungan.
Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar R Eka Perwira kepada wartawan di Bandung, Jumat (5/2/2021).
Misalnya, Dinas Perkebunan (Disbun) untuk tahun Anggaran Murni 2021 mengajukan usulan penambahan anggaran namun akhirnya tak memiliki operasional.
“Waktu itu kami tambah hingga Rp 17 Miliar, tetapi setelah Anggaran disepakati pada rapat paripurna pada saat sebelum dilaporkan ke Kemendagri dipotong Biaya Tak Terduga (BTT) Covid-19 hingga Rp 22 Miliar, jadi Nol. Dia Gak punya operasional, mau ngapain dia kalau cuma terima gaji, datang ke kantor gak ada dana operasional mah. Sampai akhirnya datang ke pusat untuk minta DAK (Dana Alokasi Khusus) anggaran dari Kementrian,’ jelasnya.
Pihaknya juga mencoba menggiring ke RPJMD, Dia harus fokus ke pemulihan ekonomi, artinya semua mitra kerja yang berkaitan langsung dengan pemulihan sektor ekonomi harus diberikan anggaran yang besar. Siapa yang bisa memulihkan ekonomi, kalau bukan mitra Komisi yang berkaitan dengan ekonomi.
“Tetapi pada kenyataannya pada 2021 saja rata rata 30 % pemotongan anggarannya di Dinas mitra komisi II, dari anggaran yang diberikan waktu KUA PPAS,” sebutnya.
Anggaran yang disepakati pada saat KUA-PPAS dan paripurna sebelum dilapor ke Kemendagri dipotong dahulu oleh Gubernur untuk BTT katanya,
“Ya habis-habisan, semuanya kalau boleh dibilang mah ya gak ada kerjaan kita mah. Nol persisi seperti 2020 habis anggaran,” urainya.
Sementara untuk perinciannya sampai hari ini belum pada lapor, tadinya akan kami undang satu persatu, tinggal berapa sisanya. Informasi yang saya dapat, yaitu 30 % rata-rata dipotongnya. Tetapi ada yang menarik seperti di Dinas KUK, semua anggaran operasional Belanja Langsung (BL) yang lain dipotong, tetapi untuk OPOP (One Pesantren One Produk) itu utuh.
“Program OPOP itu utuh tidak dipotong, tetapi semua yang lain dipotong habis, itu kan aneh. Gimana dari semua bagian di dinas itu hanya satu yang bisa bekerja. Saya kurang paham strateginya itu apa sesungguhnya!,” tegasnya.
OPOP itu program di Dinas KUK sejak tahun 2019, itu adalah janjinya Gubernur RK bahwa akan memberikan bantuan perekonomian ke Pesantren, OPOP diawal 2019 itu bentuknya perlombaan.
“Kami marah saat itu ngapain dinas KUK buat perlombaan untuk pesantren. Tahun 2020 dirubah jadi bantuan untuk pesantren. Sekitar Rp 70 miliaran nilainya,” ketusnya.
Diindikasikannya, ada semacam anak emasnya untuk program. Namun diakuinya ia belum cek yang lainnya mana lagi yang tidak dipotong. (Red)
