BANDUNG, KJ – Hadirnya Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat diharapkan, mampu mendukung secara penuh pengalokasian anggaran untuk menunjang upaya pemulihan ekonomi yang terorganisir dan sistematis. Akan tetapi kurangnya fasilitasi anggaran, menjadi salah satu permasalahan yang kini menghambat peningkatan ekonomi di Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira dalam rapat kerja komisi bersama Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah, yang bertempat di Gedung DPRD Jabar. Senin, (14/06/21).
“Dalam hal ini Gubernur tidak boleh setengah-setengah atau anggarannya dipotong, jadi tidak menunjukan kesungguhan perihal pemulihan ekonomi di Jabar,” katanya.
Yunandar menambahkan, akibat pandemi covid-19 secara umum masyarakat Jawa Barat terdampak dari dari segi ekonomi. Akibatnya pendapatan masyarakat menurun dan berimbas pada terhentinya roda dunia usaha.
“Nah ini kemudian harus digerakan bagaimana strategi kebijakan seperti apa yang harus dilakukan dan nanti harus dirumuskan di KPED serta harus ada program yang jelas yang anggarannya dibiayai oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, jadi jangan sampai hanya sekedar kebijakan tapi kemudian eksekusinya terhambat oleh anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Yunandar berharap, implementasi serta solusi terkait alokasi anggaran harus dilakukan secara serius agar pemulihan ekonomi di Jawa Barat dapat meningkat kembali. (As)
