BANDUNG KJ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat meminta pihak-pihak terkait untuk kembali melakukan kajian menyeluruh dan pertimbangan yang matang terkait dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT) karena rencana tersebut akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap, pihak-pihak terkait kembali mempertimbangkannya lebih matang, usulan pemekaran wilayah proses perencanaan, tidak ada yang salah. Manakala moratorium itu dicabut, maka proses bisa dilanjutkan. Namun, memang perlu pertimbangan matang,” hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung menyikapi perkembangan isu di lapangan terkait pembentukan DOB KBT kemarin.
Pada hakekatnya, ujar Untung, pemekaran wilayah bertujuan untuk percepatan kesejahteraan. Tiga hal kesejahteraan yang harus dicapai dari pemekaran wilayah itu, yakni kesejahteraan bidang pendidikan, ekonomi, dan keadilan dalam bidang pelayanan. Walau dirinya tak menampik jika pemekaran wilayah pun memang berkaitan dengan ajang “bagibagi kekuasaan”.
Dampak rencana pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur (KBT) tersebut, terutama dampak yang akan dirasakan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk. Terlebih, kata Untung, wilayah timur Kabupaten Bandung itu jadi sumber terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
Lebih jauh diungkapkan Untung, Meskipun DPD telah merekomendasikan dan merestui pembentukan KBT, tetapi DPD bukanlah lembaga yang memberikan keputusan final karena rekomendasi DPD hanyalah bagian dari proses. Keputusan itu tetap berada di tangan pemerintah. (AS)
