BANDUNG, KJ – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menegaskan, hingga kapan pun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tidak akan berfungsi maksimal andai kondisi seperti sekarang ini terus dipertahankan.
Hal tersebut diungkapkan dalam rilis yang diterima redaksi. Daddy menilai ada tiga masalah yang butuh penyelesaian serius. Pertama, tidak mungkin ada dua rute dalam satu provinsi.
“Artinya, maskapai tidak mungkin membuka rute dari luar daerah ke Husein dan ke Kertajati. Itu pasti berdampak pada overhead yang amat tinggi,” ujarnya kemarin.
Kedua, fasilitas yang ada di BIJB Kertajati sebagai sebuah bandara (internasional) dianggap belum lengkap, semisal hotel dan rumah sakit. Hotel dan rumah sakit yang ada di wilayah penunjang, misalnya di Kota Cirebon, dianggap terlalu jauh dari bandara.
Ketiga, sarana transportasi dari dan menuju bandara dianggap belum siap pula. Operator, dalam hal ini PT Angkasa Pura II dan PT BIJB, diminta menyediakan bus dari dan ke bandara menuju kota-kota tujuan penumpang.
Ada fasilitas lain yang juga harus menyesuaikan karena dengan landasan sepanjang 3.000 meter berarti Boeing 777 bisa landing. Padahal, karena izin operasi yang ada baru untuk 2.500 m, praktis kebutuhan yang dilayani pun belum sesuai. Misalnya, kapasitas alat pemadam kebakaran dan sarana penyediaan aftur.
“Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, kebijakan Pusat (Kementerian Perhubungan. Red.) amat dibutihkan. Kami usul konkret saja: kembalikan Husein untuk pangkan TNI AU dan semua penerbangan komersial dialihkan ke Kertajati. Tanpa itu, Kertajati mati perlahan. Saya yakin, semua maskapai pasti ikut kebijakan pemerintah,” ujar dewan asal daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut. (AS)
