BANDUNG, KJ – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman mengatakan program penanganan rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat pra sejahtera yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini belum dapat maksimal karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah Kabupaten/kota belum mendata dengan benar rumah kumuh/Rutilahu masyarakat pra sejahtera.
Menurut Ade Barkah Surahman dari Fraksi Golkar bahwa yang mengetahui berapa banyak rumah masyarakat yang tergolong kumuh/Rutilahu itu yang lebih paham adalah Pemerintah Kabupaten/kota.
“Kalau Pemkab/kota memberikan data yang aktual tentunya kita dapat mendukung penganggaran untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di Bandung.
Diterangkannya sampai sejauh ini data Rumah kumuh/ rutilahu masih kurang valid. Hal ini terbukti sewaktu dirinya melakukan pengecekan di lapangan ternyata masih cukup banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah-rumah kumuh/Rutilahu.
Untuk itu, Ade mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu memperbaiki rumah kumuh masyarakat, khususnya di wilayah kabupaten Cianjur.
Lebih lanjut Ade mengatakan, permasalahan Rutilahu tidak hanya di Cianjur, namun masih banyak ditemukan secara nasional maupun di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. (AS)
