BANDUNG, KJ – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rancangan usulan APBD Murni 2019, melalui salah satu organisasi perangkat daerah (OPD/Dinas) mengusulkan anggaran sebesar Rp.75 miliar untuk pengadaan HT yang akan diberikan kepada pengurus RW (Rukun Warga) se-Jabar.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady mengatakan, usulan pengadaan HT tersebut di sampaikan Pemprov Jabar melalui salah satu OPD. Namun, setelah dikaji oleh Banggar DPRD Jabar, disepakati untuk ditolak.
Penolakan pengadaan HT tersebut, dikhawatirkan dijadikan alat komunikasi politik, apalagi kini sudah tahun politik (Pileg dan Pilpres). Demikian hal ini, diungkapkan H. Daddy Rohanady di Gedung DPRD Jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin, (8/10/18).
“RWnet atau apapun istilahnya, yang pasti intinya membagikan HT ke RW-RW Se-Jawa barat, dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi, seperti itu bahasa yang disampaikannya.” Ujar Daddy.
Berhubung, anggaran untuk pengadaan HT tersebut ditolak oleh dewan, akhirnya disepakati untuk digeser untuk penyertaan modal pemprov Jabar ke Bank BJB sebesar Rp. 75 M, Karena CAR (capital Adequacy Ratio/Ratio kecukupan Modal) kita ke BJB saat ini kurang, karena kewajiban kita terhadap modal disetor di BJB saat ini kurang, tandasnya. (AS)
