BANDUNG, KJ – Jawa Barat memiliki cukup banyak BUMD namun hingga saat ini baru BUMD Keuangan saja yang memberikan report kemajuan, padahal tujuan pendirian BUMD selain menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden kepada pemerintah daerah yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Demikian dikatalan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari kepada wartawan usai sidang paripurna DPRD Jabar di Bandung, Kamis (11/7)
Disebutkannya, dari beberapa catatan yang disampaikan dari hasil evaluasi tiap-tiap komisi dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD).
“Bukan hanya kali ini disampaikan, saat LKPJ Gubernur kami sampaikan bahwa penataan BUMD menjadi hal wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat,” terangnya.
Untuk itu DPRD terus memberikan dukungan, dan telaah-telaah terhadap BUMD agar mengalami kemajuan. Sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintahan yang baru ini yaitu BUMD Juara dapat terealisasi.
“Pada P2APDB terdapat beberapa catatan yang betul-betul harus ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi. Saya minta ini dilakukan kajian yang betul-betul dan sungguh-sungguh untuk BUMD ini, karena ketika ada BUMD yang merugi dan dilakukan penutupan (BUMD) harus dilakukan dengan langkah-langkah yang baik karena terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta rencana revitalisasi dan penutupan BUMD menjadi bahan diskusi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rangka mengkaji secara keseluruhan BUMD yang ada di Jawa Barat.
“Ketika mendirikan, penyertaan modal hingga berjalannya BUMD itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga hal ini harus dilakukan kajian yang mendalam mana yang kira-kira harus dilakukan seperti revitalisasi atau sampai tindakan penutupan pun harus dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD. Karena kami pun memiliki catatan-catatan terhadap BUMD atas hasil pengawasan kami. (AS)
