BANDUNG, KJ – Tak sedikit dari orangtua siswa memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri hal itu disinyalir demi menjaga gengsi di lingkungannya. Tidak sedikit upaya dilakukan asal anaknya masuk sekolah negeri, diantaranya memalsukan Keterangan Ekonomi Tidak Mampu (KETM); membuat Sertifikat/ Piagam Prestasi Aspal (Asli Tapi Palsu).
Prilaku orangtua siswa tersebut ditegaskan Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri sudah mengesampingkan nilai-nilai moralitas.
Padahal menurut Syamsul Bachri sebenarnya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 merupakan hasil kajian dan evaluasi dari pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Sehingga dikeluarkanlah Permendikbud 2018 yang ditindaklanjuti oleh provinsi dengan dikeluarkannya Pergub tentang PPDB Jabar 2018.
“Namun, sangat kita sayangkan dalam implentasi di lapangan, ternyata ulah para orangtua yang memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri membuat surat KETM palsu padahal sesungguhnya mereka tidak masuk dalam katagori KETM sebagaimana ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Akhirnya menggeser dan mengambil hak orang lain yaitu anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu,” terang legislator PDIP Jabar asal Dapil Kab/Kota Cirebon dan Indramayu ini saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Jabar, Senin (16/7).
Dijelaskan, hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2018, padahal dalam Permendikbud dan Pergub tujuannya baik untuk mengakomodasi orang-orang yang kapasitas keuangan tidak mampu agar anaknya tetap bersekolah tapi ternyata dimanfaatkan oleh orang yang mampu. Dan prilaku orangtua siswa keluarga mampu ini, sambungnya, tentunya tidak mencerminkan moralitas dan norma sosial yang baik. (AS)
