BANDUNG KJ – Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Syamsul Bachri mengatakan seiring diterapkannya alih kelola SMA/SMK kepada Provinsi, sejak awal Januari 2017 lalu, sampai saat ini dinilai masih belum memadai. Bahkan masih jauh dari kebutuhan ideal anak didik. Seharusnya, kebutuhan anggaran anak didik itu sebesar Rp.4 juta sampai Rp.5 juta per siswa per tahun. Namun saat ini baru tersedia sebesar Rp, 2,1 juta per-siswa per tahun.
Menurut Syamsul Bachri, walaupun belum mendekati ideal kebutuhan anak didik, bukan berarti ada diskriminatif, yang hanya bisa dinikmati oleh golongan atau pihak-pihak yang mampu saja. Masyarakat dari keluarga kurang mampu, harus tetap bersekolah.
“Kita mengharapkan mulai tahun ini (2017) dan kedepannya, setiap tahun ajaran baru atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SLTA yang kini telah ditangani oleh Disdik Jabar, tidak ada lagi anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, akibat tidak punya biaya pendidikan/ dari keluarga kurang mampu,” kata Syamsul Bachri disela peninjauan pelaksanaan PPDB tingkat SLTA di kota Bekasi, Jum’at (16/06).
Syamsul mengungkapkan bahwa anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat ditambah provinsi berupa Dana BOS saat ini baru mencapai sebesar Rp. 2,1 juta. Padahal idealnya kebutuhan untuk siswa itu sebesar Rp. 4 sampai Rp.5 juta per-siswa per-tahun. Sehingga, masih jauh dari kebutuhan anak didik. (As)
