BANDUNG KJ – Kalangan DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji matang langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dewan berharap, pemprov memiliki peran yang besar dalam pembangunan proyek strategis tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Sunatra, mengatakan, jika telah beroperasi, BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar, salah satunya sebagai sumber kas daerah. Ini akan terwujud jika pemprov terlibat penuh dalam pengoperasionalan bandara terbesar setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten tersebut.
“Jadi harus diupayakan agar pengelolaan operasional BIJB Kertajati tidak jatuh ke pihak lain. Jika ditarik oleh pusat, bagi kami itu prihatin, sehingga perlu ada perlawanan,” kata Sunatra di Bandung, Minggu (21/2).
Sunatra khawatir, jika diambil alih pusat, pemprov tidak memiliki peran yang besar dalam pengoperasionalan BIJB Kertajati sehingga berdampak pada minimnya PAD yang diperoleh. Bahkan, PT BIJB selaku BUMD milik Pemprov Jabar yang telah disiapkan terancam tidak memiliki fungsi karena pengelolaan bandara tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh PT Angkasa Pura yang merupakan BUMN. (AS)
