BANDUNG KJ – DPRD Jawa Barat meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Lattas) Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) berkaitan dengan mekanisme perencanaan alokasi anggaran untuk BLK pada tahun anggaran 2017 mendatang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi tulang punggung keberhasilan mutu ketenagakerjaan bangsa. Terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak 2015 lalu menjadi tolok ukur kompetensi BLK yang selama ini dibina.
Namun, terangnya, terdapat kendala pada pelaksanaanya dalam BLK tersebut, seperti di wilayah Kabupaten Bandung yang minim dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan penyusunan kegiatan APBD 2017 agar dukungan anggaran dapat lebih memadai.
“Apa yang menjadi batasan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan BLK khususnya di wilayah Jabar,” ujarnya kemarin.
Sementara itu, Sekretaris Dirjen Binalattas Kemenaker RI, Kunjung Masehat SH MM menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaannya pada 2017 mendatang, Dirjen Lattas berprogram untuk melatih sebanyak 175 ribu orang dalam menghadapi pemberlakuan MEA dan AFTA yang sudah ada diberlkakukan. (AS)
