BANDUNG KJ – Masalah reorganisasi struktural pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat. Komisi yang membidangi permasalahan aparatur dan pemerintahan.
Komisi I berharap reorganisasi struktural dilingkungan OPD dapat berjalan secara simultan, tidak terhambat oleh faktor-faktor kedekatan dengan pucuk pimpinan, hal ini dimaksudkan untuk mendorong reformasi organisasi di lingkungan OPD di Pemprov jabar. Hal ini diungkapkan Ketuanya Syahrir, Kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis (19/5).
Lebih lanjut dikatakannya, untuk badan kepegawaian dan biro organisasi kita mendorong reformasi organisasi, kita harus menyesuaikan dengan adanya SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja). “Jadi reorganisasi birokrasi itu dapat berjalan, dan itu yang saya inginkan karenanya kita dorong melalui BKD, jangan sampai karena ada kedekatan dengan pucuk pimpinan seorang pejabat bisa berlindung sehingga bertahun-tahun duduk di suatu jabatan, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya. (AS)
