Bandung KJ –Pemerintah pusat diminta segera menyuntikan dana segar untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hal ini seiring minimnya likuiditas BPJS Kesehatan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan, pemerintah jangan menunda pencairan dana untuk BPJS Kesehatan. “Tinggal digelontorkan dari APBN. Pusat lebih baik mencairkannya,” kata Untung di Bandung, Selasa (20/10).
Untung menjelaskan, defisitnya likuiditas BPJS Kesehatan ini terjadi karena melonjaknya peserta JKN. “Artinya semakin banyak masyarakat yang ter-cover BPJS ini.Seperti diketahui, BPJS Kesehatan mengalami kerugian sekitar Rp 5,85 triliun hingga akhir tahun 2015. Menurut Untung, kerugian tersebut bukan suatu hal yang negatif karena BPJS dibentuk bukan untuk mencari keuntungan.
Lebih lanjut katakannya, pelayanan BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan.Persoalan yang terjadi adalah masih minimnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
“Harus diakui, BPJS ini semakin baik. Justru persoalan terjadi karena masyarakat kesulitan mengakses rumah sakit,” kata Untung.
Oleh karena itu, Untung berharap setiap kabupaten/kota di Jabar memiliki rumah sakit yang representatif. “Sehingga masyarakat tidak harus selalu ke RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin). Masing-masing daerah harus punya rumah sakit rujukan, jadi enggak semuanya dirujuk ke RSHS,” katanya.
Selain memiliki kualitas sekurangnya standar rumah sakit tipe B, Untung berharap keberadaan RS itu pun mudah dijangkau masyarakat. “Selama ini kan masih banyak warga terutama di daerah yang harus menempuh jarak jauh ketika ingin berobat,” pungkasnya. /Sur
