BANDUNG, KJ – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 tetap memprioritaskan peningkatan pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan serta non pangan. Hal tersebut terungkap dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2019 yang berlangsung di Intercontinental Hotel, Dago Pakar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (12/4/2018).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi pencapaian prestasi yang diperoleh Provinsi Jawa Barat tersebut. Selain itu, dalam Musrembang tersebut menghasilkan delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan Musrenbang ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
“Prioritas kita masih pendidikan, kesehatan, masih infrastruktur, tentu fokusnya lebih kita tajamkan pada kualitas SDM, kulitas infrastruktur. Dan pada kemandirian perekonomian, baik itu pangan ataupun non-pangan,” ujar Aher dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ke delapan prioritas pembangunan tersebut, secara rinci Aher paparkan dalam Musrenbang dengan Tema: “Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” ini. Di antaranya: 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan, 3. Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), 4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar, 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, 7. Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Daya Saing Jawa Barat, serta 8. Penguatan Reformasi Birokrasi. (AS)
