BANDUNG, KJ – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan, terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengenai Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) dinilai belum sesuai dengan tupoksi.
Hal tersebut diungkapkan Sadar, saat menerima audiensi dari Organisasi Masyarakat Bidik mengenai wacana akan dilakukannya hak interplasi oleh DPRD Jabar.
Selain itu Ormas Bidik mendukung, DPRD Jabar untuk segera melakukan hak interplasi tersebut.
“Harapannya wacana (interplasi) ini sudah tersampaikan dan mendapat umpan balik. Kita tidak mau sembarangan melaksanakan ini,” ungkap Sadar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/11/2019).
Sadar menambahkan, selanjutnya terkait TAP dan TAJJ akan dilakukan pendalaman oleh Komisi I. Pihaknya menyatakan, jika hal ini dapat segera direspon oleh Gubernur Jabar maka wacana interplasi tersebut tidak akan dilakukan. (Red)
