BANDUNG KJ – Kalangan DPRD Jawa Barat menilai perkembangan dan kemujuan Provinsi Jawa Barat sejak 10 tahun belakang ini sudah lebih maju dalam berbagai bidang, bahkan ada ratusan penghargaan telah diraih, termasuk meraih 6 kali WTP secara beruntun dalam 6 tahun. Namun, dibalik kesuksesan dan kemajuan pembangunan ternyata permasalahan asset sampai kini masih terus menjadi kendala dan temuan BPK RI.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Jabar H. Syahrir, di usia ke 72 Provinsi Jabar ini, diharap Provinsi Jabar ke depan semakin lebih maju lagi dalam segala bidang. Untuk itu, DPRD Jabar tentunya siap mendukung program Pemprov Jabar dalam pembangunan untuk menjadikan provinsi Jabar menjadi provinsi terdepan di Indonesia dalam berbagai bidang.
Dikatakannya, Komisi I sangat mengharapkan permasalahan pendataan asset harus secepatnya memiliki database yang ditunjang dengan bukti-bukti sah kepemilikan (sertifikat). Hal ini, lanjut Syahrir sangat penting karena berdasarkan audit BPK RI, permasalahan asset ni sering kali menjadi temuan.
“Diatas kertas masih tercantum asset milik Pemprov Jabar, tetapi dilapangan ternyata sudah dikuai oleh pihak lain,” kata Syahrir saat ditemui usai mengikuti upacara HUT ke 72 Provinsi Jabar di Gedung DPRD Jabar, Sabtu (19/08).
Dipaparkannya, sebenarnya Komisi I sudah cukup sering mengingatkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, agar sesegera melakukan pandataan dan melengkapi semua persyaratan administari/ Sertifikasi asset. Namun, sampai hari di HUT ke 72 belum juga memiliki database asset.
“Ke depan kita tidak ingin lagi mendengar ada asset yang lepas dan dikuasi oleh lain, untuk itu, kita minta BPKAD menyiapkan semua data-data pendukung dan Biro Hukum agar membentuk tenaga bantuan hukum yang tidak kalah hebatnya dengan lowyer bayaran yang meninginkan asset milik Pemprov Jabar,” pintanya. (AS)
