BANDUNG KJ – Rencana pemerintah untuk impor beras mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat. Selain langkah Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, yang menyatakan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2021 ini, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, M.Ip., pun ikut menyuarakan penolakan atas rencana tersebut.
Hal tersebut Rahmat sampaikan menyusul adanya rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras itu juga ditentang oleh Dirut Perum Bulog, Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas. Sementara saat ini, Perum Bulog sendiri dikabarkan masih memiliki stok beras impor.
“Sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras. Kemudian malah saya mendukung langkah Pa Buwas (Budi Wases.red) yang menolak impor beras. Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi,” katanya Rahmat Hidayat Djati, Selasa (16/3/2021).
Lanjutnya, bahwa upaya impor dari pemerintah tidak akan menaikan tingkat ekonomi masyarakat. Yang ada malah “mematikan” para petani yang berasnya dipastikan tidak bisa tersalurkan dan tidak terjual.
“Pastinya para petani akan kelimpungan. Beras hasil panen mereka tidak ada yang menampung karena nantinya pemerintah akan sibuk mengelola beras impor. Jadinya ‘kan beras hasil petani akan terabaikan. Padahal, seharusnya yang diutamakan adalah beras hasil dari para petani kita,” ujarnya.
Beras impor itu merupakan sisa dari pengadaan tahun 2018. Total pengadaan tahun 2018 sendiri sebetulnya sebanyak 1.785.450 ton beras dan masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.
Rahmat menyebutkan, impor beras akan semakin menyulitkan ekonomi rakyat, khususnya akan berimbas kepada para petani. Diprediksi, jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras, harga gabah dari petani akan mengalami penurunan drastis. (Red)
