BANDUNG KJ – DPRD Jawa Barat tidak ingin dikambinghitamkan dengan adanya pemotongan dana bantuan infrastruktur desa tahun ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlebih setelah mencuatnya pemberitaan mengenai pengadaan mobil operasional bagi 95 anggota legislatif tersebut.
Ketua Fraksi PDIP Waras Wasisto mengatakan, pemotongan dana bantuan infrastruktur desa tidak ada kaitannya dengan pengadaan mobil operasional bagi anggota dewan. DPRD Jabar, tambah Waras, tidak pernah mengusulkan kedua hal tersebut, karena pengadaan mobil operasional dan pemotongan dana bantuan infrastruktur desa berawal dari usulan Pemprov Jabar.
“Dewan ini jangan jadi kambing hitam. Dana desa dihilangkan, berlindung di balik isu mobil. Seolah-olah dewan ini enggak tahu hatinya rakyat. Yang menghilangkan dana desa kan birokrat (Pemprov Jabar), bukan dewan,” kata Waras kemarin.
Tidak hanya itu, Waras pun menyayangkan sikap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang seakan cuci tangan terkait pemotongan dana bantuan infrastruktur desa ini. Saat pertemuan dengan pimpinan DPRD Jabar baru-baru ini, lanjut Waras, Gubernur mengaku tidak tahu perihal pemotongan dana bantuan infrastruktur tersebut. (AS)
