BANDUNG KJ – Terkait kebutuhan biaya untuk Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Jabar 2018, Pemprov Jabar membutuhkan partisipasi dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang menggelar pemilihan bupati/wali kota (pilbup/pilwalkot) untuk memenuhi biaya pilgub.
“Tidak mungkin kita penuhi sendiri. Makanya ini harus di-support. Berapa support pemerintah pusat, berapa support daerah,” ujar Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari saat ditemui kemarin di Gedung DPRD Jabar.
Disinggung kisaran anggaran yang dibutuhkan, menurut Ineu berdasarkan penghitungan terakhir mencapai Rp 1,9 triliun. Terlebih, menurutnya, terdapat aturan yang mengharuskan pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang menggelar pilbup/pilwalkot berpartisipasi dalam membiayai pilgub.
“Dalam aturan itu harus ada, apalagi 16 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada. Tidak mungkin enggak menyiapkan,” katanya.
Lebih lanjut Ineu katakan, pansus ini akan membahas seluruh kebutuhan biaya untuk Pilgub Jabar 2018. Dalam pembahasannya, pansus akan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan TNI. “Tentu nanti ada juga dari kabupaten/kota. Yang penting ada frame-nya dulu, bahwa dana cadangan (untuk menyicil biaya pilgub) ini bisa dialokasikan,” pungkasnya. (AS)
