BANDUNG KJ – Selama ini masih banyak masyarakat yang belum paham, bahwa keberadaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota merupakan bagian dari pemerintah daerah, sedangkan DPR RI murni sebagai Legislasi/ lembaga Negara yang terpisah dari pemerintah. Hal ini dikatakan Ir.Irfan Suryanagara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dihadapan sekitar 100 Mahasiswa Universitas Ahmad Yani (Unjani) Bandung, di lobby DPRD Jabar, Jalan Diponogoro No 27 Bandung, Kamis (20/04).
Menurutnya, otonomi daerah, tidak ada hubungan hirarki dengan DPRD Kabupaten/kota, bahkan para Bupati/walikota juga kalau diundang oleh Gubernur banyak yang tidak datang, karena mereka merasa dipilih langsung oleh rakyat.
“Mereka (walikota/Bupati) baru mau datang kalau urusan bantuan keuangan daerah,” ujar Irfan Suryanagara.
Dikatakan, DPRD Jabar memiliki 3 fungsi yaitu sebagai fungsi Legislasi, Budgetting dan Pengawasan. Sebagai Fungsi Legislasi, semua produk hukum berupa Peraturan Daera dan Keputusan DPRD disakan di dalam sidang paripurna. Sedangkan fungsi Budgetting, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar menyusun anggaran kebututuhan yang dituangkan dalam APBD.
“Dan fungsi Pengawasan, DPRD Jabar memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan anggaran yang diselenggarakan oleh eksekutif,” jelasnya. (AS)
