BANDUNG KJ – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar Syahrir mengatakan, sejauh ini pihaknya menerima keluhan dari sejumlah OPD yang diprediksi terkena perampingan. Sebagai contoh, menurutnya Biro Aset dan Biro Keuangan keberatan jika harus digabungkan dengan Dinas Pendapatan Daerah.
“Penggabungan ini agak ribet juga, dan memakan waktu untuk penyesuaian, penyelarasan. Harusnya (kinerja pemprov) running, tinggal lari, tapi sekarang harus menyesuaikan lagi di beberapa OPD yang digabung,” kata Syahrir di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (5/9).
Syahrir menjelaskan, penggabungan ini akan memakan waktu lama untuk proses adaptasi, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, lanjut Syahrir, saat ini pihaknya bersama Pemprov Jabar akan berkonsultasi pada Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini. (AS)
