GARUT, KJ – Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara diantaranya harus mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan sila ke 5 pancasila. Keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyatnya diantaranya dapat dilihat dari kebijakan penganggaran yang mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak bukan untuk kepentingan segelintir kelompok orang.
Demikian ditegaskan anggota MPR RI Fraksi PAN, Haerudin, S.Ag., MH dalam sosialisasi empat pilar di Pesantren Persatuan Islam No 111 Pameungpeuk Garut, Jumat, (17/11/2017). Acara tersebut bagian dari tugas dan dedikasi segenap anggota MPR RI untuk terus memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai pancasila dalam berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, kebijakan negara yang menaikkan harga-harga diantaranya baik Tarif Dasar Listrik (TDL), bensin, yang berimbas pada naiknya harga pokok pangan, dinilainya hal itu harus dikaji kembali sebab akan membebani rakyat.
“Kenaikan harga-harga yakni barang pokok seperti listrik, bensin itu harus dikaji ulang karena akan menyengsarakan rakyat bahkan lebih dari itu justru khawatir bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang didengung-dengungkan bersama,” tegasnya dihadapan ratusan warga yang didominasi para santri.
Diungkapkan pula salah satu bentuk khusus dari kerakyatan ialah kerakyatan di bidang ekonomi, yang dirumuskan sebagai keadilan atau kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Dirinya menilai, asas ini sudah dikenal berabad-abad lamanya yang sisanya masih dapat dengan mudah dijumpai dalam masyarakat terutama di desa, yaitu kebiasaan tolong menolong antara sesama masyarakat.
“Masyarakat pedesaan kental dengan sikap gotong-royong dalam mengusahakan kepentingan bersama atau membantu. Namun, menolong seseorang yang sangat membutuhkan seperti materialistik, kapitalisme dan individualisme sama sekali tidak disukai oleh bangsa Indonesia, karena tidak memungkinkan tercapainya keadilan atau kesejahteraan sosial,” tandas Haerudin yang berangkat dari Dapil Jabar XI ini.
Lebih dari itu, dalam demokrasi pancasila, rakyatlah yang pemegang kekuasaan tertinggi dan berdaulat. Karena itu kedaulatan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Begitu pula, sambungnya, intisari demokrasi pancasila adalah berpihak pada rakyat agar sejahtera.
Hadir pada kesempatan itu, Pengasuh Ponpes Persatuan Islam No 111, Ustadz Dudi, Ketua PC Persis Pameungpeuk, Ustadz Yana beserta jajaran pengurus, tampak pula para Pimpinan Jamaah Persis beserta anggota dan simpatisan, Asatidz PPI No 111 Pameunhpeuk, Jajaran Persistri PC Persis Pameungpeuk serta para santri. (Sur)
