BANDUNG KJ – Forum Guru, tenaga Administrasi dan Orang Tua Siswa Sekolah Menengah Jawa Barat mendatangi DPRD Jabar mendukung alih kelola SMK SMA dari pemerintah kabupaten kota kepada Provinsi Jawa Barat. Mengingat belakangan ini banyak elemen masyarakat yang menolak pengelolaan pendidikan sekolah menegah hingga adanya gugatan yudisial review dari kepala daerah pemerintah kabupaten kota. Hal itu menimbulkan persoalan tersendiri bagi kalangan guru dan tenaga administrasi khususnya.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, KH. Habib Syarif mengatakan, apa yang menjadi aspirasi elemen masyarakat harus diapresiasi dengan positif. Tidak terkecuali bagi guru dan komponen lainnya termasuk tenaga administrasi dan orang tua siswa. Cikal bakal perjuangan soal pendidikan lantaran adanya ketidakseimbangan penganggaran ditingkat kabupaten kota dari pusat. Anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan diperjuangkan pasca reformasi.
“Kami sedang mencoba titik temu untuk kalangan yang menolak alih kelola SMA/SMK ini. Padahal kebijakan ini sebuah kemajuan dalam bidang pendidikan,” ujar Habib kemarin di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, No. 27, Kota Bandung. (AS)
