BANDUNG, KJ – Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menerima audiensi Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS).
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V, Abdul Hadi menyampaikan bahwa dirinya menyimak keluhan-keluhan para kepala sekolah SMA Swasta se-Jabar itu.
Namun demikian menurutnya, ada harapan dan aturan yang harus diselaraskan agar menemukan titik titik yang maksimal yang bisa dicapai untuk kepuasan semua pihak.
Ia menjelaskan BPMU sekolah-sekolah swasta menginginkan dinaikan angka biaya pendidikan menengah universal. Karena peranannya adalah sebagai salah satu penyokong terbesar untuk keberlangsungan sekolah.
“Kami setuju hanya angkanya yang pasti kita tunggu dulu antar badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tuturnya di Gedung DPRD Jabar, Kamis (21/11/2019).
Selanjutnya, tentang keinginan sekolah swasta diperlakukan lebih adil contohnya dalam distribusi Ruang Kelas Baru (RKB). Dalam pemberian dari Pemprov Jabar terkait sarana dan prasarana sekolah ini agar porsi dari sekolah-sekolah swasta diperbesar.
Adapun dalam PPDB agar sekolah-sekolah negeri tidak terlalu diprioritaskan yang akhirnya menyebabkan masukan siswa buat sekolah sekolah swasta jadi berkurang.
“Kemarin mereka melaporkan ada PPBD ofline. Jadi setelah online selesai ada kursi kosong ternyata itu dibuka kembali pendaftaran kedua yang seharusnya itu siswa masuk ke sekolah swasta,” kata Hadi.
Untuk hal itu, ia menghimbau supaya bisa cermat lagi dalam pengelolaan PPDB yang akan datang. Kemudian dengan banyaknya Anggota Komisi V yang mempunyai latar belakang sebagai guru atau pelaksana atau pemilik yayasan pengelola sekolah swasta ia berharap ke depanya bisa lebih interaktif dan mendukung sekolah-sekolah swasta. (AS)
