BANDUNG KJ – Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) usulkan perbaikan kebijakan tentang pendidikan, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru di Jawa Barat dalam persiapan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah Kota/ Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2017 mendatang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, berkaitan dengan perbaikan kebijakan harus bersinergi dengan kebijakan lainnya yang sejenis. Terutama masalah anggaran yang penggunaannya harus tepat sasaran. Pun persoalan dibeberapa daerah masih menemui kendala diantaranya tenaga pengajar dan infrastruktur pendukung. Terlebih, setiap tahunnya Komisi V akan terus mendorong penambahan ruang kelas baru untuk pendidikan di Jawa Barat.
“Penggratisan pendidikan dikhawatirkan akan mengurangi kualitas siswa, sehingga mengurangi pula kualitas SDM kedepannya,” ujar Untung di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (14/03).
Untung menambahkan, Komisi V pun mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam pendidikan yang digratiskan itu. Padahal, sebenarnya belum tentu sepenuhnya akan digratiskan. Hal yang harus dikedepankan yakni bagaimana mengutamakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan murah.
Sementara itu, Sekjen FGII Jabar, Iwan Hermawan mengatakan, Pemprov Jabar harus memperhatikan nasib kesejahteraan guru terutama guru honorer. Selain berperan penting di lingkungan pendidikan di Jabar juga berhak untuk mendapatkan kehidupan layak. (AS)
