BANDUNG KJ – DPRD Jawa Barat mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus dana bantuan desa tahun ini sebesar Rp 115 juta per desa. Terlebih, pencoretan dana desa ini tidak pernah diinformasikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) saat menggelar rapat pembahasan APBD bersama legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Dedi Hasan Bahtiar, mengaku terkejut dengan dihilangkannya dana bantuan desa. Menurutnya, hingga rapat terakhir pembahasan anggaran bersama TAPD, pihaknya tidak pernah dilapori adanya pencoretan bantuan tersebut.
“Ya tentu saya kaget kenapa sekarang tiba-tiba dihilangkan. Ini di rapat banggar tidak muncul bahwa diberhentikan. Kenapa dalam pembahasan anggaran tidak ada kabar dana bantuan desa dihentikan. Kami akan lakukan kroscek,” kata Dedi di Bandung, Selasa (22/3).
Kendati begitu, Dedi memahami saat ini pemprov tengah fokus menyiapkan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016. Sebagai tuan rumah, kata Dedi, Pemprov Jabar memerlukan anggaran yang besar agar ajang olahraga terbesar di Tanah Air ini bisa berjalan sukses. Namun walau dengan keterbatasan anggaran daerah. Tapi idealnya dana desa tetap berjalan, PON tetap berjalan. (AS)
