BANDUNG KJ – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat dan makanan ilegal. BPOM menjalin kesepakatan dengan beberapa organisasi dan instansi di Jawa Barat untuk bersama-sama mengawasi peredaran makanan dan obat ilegal.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir, SE mengatakan, untuk mengawasi peredaran obat dan makanan ilegal, DPRD harus terlibat dalam pelaksanaannya. Sebab, hal itu berdampak pada kebijakan yang diambil untuk melindungi masyarakat Jabar dari peredaran obat dan makanan ilegal.
Selain itu, juga harus diketahui tentang kategorisasi obat dan makanan tersebut terindikasi pemalsuan, tidak layak edar maupun tidak tercantum di Depertemen Kesehatan.
“Yang dilakukan BPOM sudah rutin, untuk kegiatan ini bekerjasama dengan organisasi pramuka. Kita berharap mereka dapat bekerja sama dengan BPOM dan Depkes mengategorikan pemalsuan, tidak layak edar dan ilegal,” ujar Syahrir di Gedung Sate, Jalan Diponegoro no. 22, Kota Bandung, Rabu (21/12). (AS)
