BANDUNG KJ – Panitia khusus Raperda Pengelolaan Sampah Jawa Barat DPRD Jawa Barat mendesak Perhutani, segera membebaskan lahan untuk Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Bogor. Terlebih hingga saat ini, proses pembebasan lahan masih belum jelas.
Anggota Pansus Raperda pengelolaan Sampah Jawa Barat DPRD Jawa Barat, Dadi Rohanadi mengatakan, selama ini DPRD Jawa Barat mendorong untuk pembangunan TPPAS Nambo. Bahkan pihaknya pun mengusulkan sekitar 100 hektar untuk pembangunannya.
Lebih lanjut dikatakan Dadi,untuk Nambo awalnya usulan kita 100 hektar tapi yang di acc hanya 40 hektar, tapi kemudian tuan rumah Kabupaten Bogor menghibahkan sekitar 15 hektar, jadi totalnya 55 hektar.
Menurutnya untuk yang 40 hektar itu merupakan lahan Perhutani. Bahkan Perhutani pun menyatakan, akan menyerahkan lahan tersebut secara utuh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tetapi ketika Komisi IV melakukan kunjungan ke Nambo, ternyata yang 40 hektarnya itu masih ada masalah. Dalam perjanjian Pemprov Jabar dengan Perhutani kita akan menerima lahan yang sudah clean and clear, tetapi eksisting di lapangan ternyata ada petani penggarap yang melakukan pengolahan lahan. Saya tanya saat itu, bahkan Ketua DPRD Bogor turun langsung. Ternyata 40 hektar itu masih bermasalah, artinya belum clear and clean,” jelas Dadi kepada wartawan, Kamis (21/1).
Menurutnya, hal itu sangat memprihatinkan, terlebih pembangunan TPPAS Nambo perlu mengalami percepatan. (AS)
