CIREBON, KJ – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong program tempat pelatihan (workshop-red) untuk mennstimulasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon agar lebih eksis di masyarakat. Hal itu sebagai langkah dari kebijakan gubernur untuk mengoptimalkan Wira Usaha Baru (WUB) di Jawa Barat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas ialah diantaranya tempat pelatihan/workshop agar UPTD ini menjadi lebih eksis di masyarakat.
Hal itu tentunya harus dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.
“Jadi intinya kalo ada softcopy atau proposal pengajuan yang sudah ada atau apapun jenisnya itu biar kami pegang nanti kita akan rapatkan di komisi hal hal mana saja yang harus di dorong oleh dewan,” ujar Abdul Rojak di Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon, Kamis (11/4/2019).
Selain itu, lanjut Abdul, kunjungan ke UPTD tersebut untuk mengetahui perkembangan WUB di bawah kebijakan gubernur baru. Karena, di kebijakan sebelumnya tanpa terkecuali semua instansi harus ada WUB.
Kemudian terbatasnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya. Padahal, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung. (AS/red)
