BANDUNG KJ – Akan lebih mudah bagi DPRD dalam mengusulkan anggaran untuk PPNS kepada TAPD, apabila ada kejelasan posisi PPNS sendiri. Apabila PPNS masih melekat di Satpol PP maka penganggaran di APBD tidak akan seleluasa apabila PPNS memiliki anggaran sendiri.
Demikian yang mengemuka saat Hasbullah Rahmad, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Pembentukan UU tentang PPNS yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat di Hotel Arya Duta (13/10).
Hasbullah mengatakan salah satu masalah yang dihadapi PPNS khususnya di Jawa Barat adalah sarana prasarana yang tidak memadai dalam mendukung fungsi PPNS sebagai penyidik pegawai negeri. (AS)
