BANDUNG, KJ – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Pendemi Covid-19 tahap pertama pihaknya menemukan permasalahan terdapatnya beberapa data ganda serta ketidaksesuaian alamat.
Hal tersebut dikatakan Ineu usai melakukan kunjungan kerja di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kamis (18/6/2020).
Ineu menambahkan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semula berjumlah 445.000 lebih selanjutnya dikonsultasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terevaluasi jumlah tersebut berubah menjadi 226.000.
Berdasarkan hasil tersebut, Ineu berharap data tersebut dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran. (AS)
