BANDUNG KJ – DPRD Jawa Barat akan meminta keterangan Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengerjaan venue PON. Ini dilakukan mengingat masih adanya venue PON yang belum selesai meski pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Tanah Air ini sudah di depan mata.
Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik rencana ini sehingga bersedia memberikan keterangan kepada dewan.
“Dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan,” kata Haris di Gedung DPRD Jabar, Bandung kemarin mengaku, pihaknya merasa khawatir karena masih adanya venue yang belum selesai. Meski tidak terlalu banyak, hal ini harus mendapat perhatian penting agar tidak mengganggu pelaksanaan PON 2016.
Terlebih, legislator menduga, keterlambatan pengerjaan venue PON ini terjadi karena adanya oknum-oknum yang tidak memberi informasi utuh ke Gubernur Jabar. “Kami menduga, ada informasi yang tidak utuh yang disampaikan ke Gubernur,” ujarnya.
Haris menjelaskan, selama ini Gubernur selalu mendapat informasi bahwa pengerjaan venue PON dalam keadaan lancar tanpa masalah. “Padahal di lapangan banyak masalah, banyak yang belum selesai.
Informasi yang salah ini, katanya berpengaruh terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan PB PON maupun Pemprov Jabar. “Jadi pengawasannya enggak maksimal, karena merasa semuanya (pengerjaan venue) sudah benar. Akibatnya kan fatal,” terangnya.
Oleh karena itu, saat ini DPRD Jabar pun akan ikut mengawasi secara ketat sisa pengerjaan venue PON. “Karena memang itu kan fungsi kami untuk mengawasi,” katanya.
Meski begitu, Dia menilai, adanya keterlambatan pengerjaan venue PON ini tidak mengurangi komitmen dari semua pihak terkait pelaksanaan PON.
Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tetap serius dalam menjadi tuan rumah.”Ini kan menggunakan dana APBD, jadi perlu ada persyaratan yang dipenuhi. Seperti gagal tender. Selain itu faktor cuaca juga,” pungkasnya. (Sur)
