BANDUNG, KJ – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir mengatakan, sampai saat ini data jumlah pendudukan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar tidak klop. Padahal data kependudukan sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada/ Pilgub 2018 mendatang.
Menurut Syahrir, dalam beberapa kali Komisi I melakukan kunjungan kerja ke kabupaten/kota memang ditemukan adanya kekurang singkronan data yang dimiliki oleh Disdukcapil Kab/kota dengan BPS Kab/kota. Hal ini tentunya, akan berdampak dalam penetapan junlah pemilih dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgub Jabar 2018.
“Perbedaan jumlah kependudukan antara BPS dan Disdukcapil seharusnya tidak perlu terjadi, untuk itu, sudah selayaknya pihak Disdukcapil Kab/kota dan Jabar untuk segera memperbaiki datanya. Kalau tidak sudah dapat dipastikan, akan menimbulkan permasalahan saat Pencoblosan Pilkada/Pilgub 2018 mendatang,” kata Syahrir saat ditemui di Komisi I DPRD Jabar, Jum’at (22/09).
Dikatakan, mumpung masih cukup waktu, maka kita minta Disdukcapil Jabar secepatnya meningkatkan koordinasi ke semua Disdukcapil Kab/kota se Jabar agar jangan sampai ada warga yang tidak terakomudir, sehingga hak-hak sebagai warga Jawa Barat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dalam menggunakan hak untuk ikut Pilkada / Pilgub Jabar, gara-gara tidak terdata. (As)
