BANDUNG KJ – Terkesan ngototnya Pansus IX dapat mengurungkan pembahasan Raperda tentang Perhubungan Udara sangat dipahami pihak eksekutif, karena memang sudah cukup besar dana yang dikucurkan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di Kertajati- Majalengka.
“BIJB Kertajati memang murni digagas dan dirancang oleh Pemprov Jabar, sehingga didirikanlah BUMD PT. BIJB. PT.BIJB ini telah bekerja mulai dari tahap perencaan, pembebasan lahan sampai pembangunan fisiknya, semuanya itu dibiayai oleh APBD Jabar,” ujar Wakil Ketua Pansus IX DPRD Jabar, M. Iqbal MI di ruang kerja Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jabar, Kamis (02/02).
Namun, Iqbal menegaskan dalam perjalanannya hal itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Kalau diambil alih oleh pusat, berarti Pemprov Jabar dalam hal ini PT.BIJB, ke depannya tidak memiliki kewenangan dalam hal turut serta pengurusan BIJB.
Untuk itu, sambungnya, guna memperkuat posisi pemprov atas BIJB, maka dengan adanya Perda Perhubungan Udara ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi Pemprov Jabar (PT.BIJB) agar tetap memiliki kewenangan dalam mengelola Bandara setelah beroperasional. (AS)
