BANDUNG, KJ – Kepemilikan hunian menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Ironisnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 perumahan di Indonesia masih mengalami defisit pasokan sebesar 7,6 juta hunian. Angka defisit tersebut tentunya dapat menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi pelaku usaha maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi penduduk.
Tantangan hadir sebab tren harga properti selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data survei harga residensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Triwulan III-2019 menyebut dari tahun 2016 hingga 2019 terjadi kenaikan harga rumah baik dari tipe kecil hingga besar mencapai 211,28 %.
Tak cuma itu, opsi penyediaan uang muka yang ikut merangkak seiring pertumbuhan harga juga menjadi momok tersendiri bagi masyarakat yang hendak mengakses pembiayaan kepemilikan perumahan. Di sisi lain, kondisi ini menyediakan peluang yang sangat tinggi bagi pelaku usaha untuk menyediakan pasokan rumah, tak terkecuali perbankan dalam penyediaan kredit pemilikan rumah.
Untuk menjembatani hal tersebut, pemerintah menghadirkan Program Sejuta Rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) alias subsidi kredit perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki rumah sendiri dengan harga murah, uang muka terjangkau, tenor kredit cukup panjang dan cicilan yang ekonomis membuat produk FLPP semakin populer dan diminati masyarakat. Hingga Oktober 2019 realisasi penyaluran FLPP mencapai 68.602 unit atau senilai Rp 6,62 triliun.
Sebagai mitra setia pemerintah, bank bjb turut serta memberikan dukungan demi menunjang kelancaran realisasi program satu juta rumah tersebut. Untuk penyaluran tahun 2020, bank bjb dipercaya mendapatkan kuota sebesar Rp364 miliar atau setara dengan 3.400 unit rumah dengan total portofolio 480m. Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi optimis target tersebut dapat dilampaui.
“Kami optimis akan mencapai target yang diberikan maksimum pada Triwulan 3, dikarenakan kami saat ini memiliki 44 Kantor Cabang Penyalur FLPP dari 65 Kantor Cabang yang kami miliki. Untuk itu, kami mengharapkan penambahan kuota pada Triwulan ke-2 di bulan Juni 2020,” kata Yuddy.
Optimisme dan harapan Yuddy tersebut terbilang meyakinkan, mengingat pada 2019 lalu bank bjb sanggup menyalurkan FLPP sebesar 110% dari target unit rumah. Besarnya angka penyaluran kredit ini membuat perseroan dipercaya mendapat penambahan kuota sebanyak tiga kali sepanjang 2019.
Di sektor FLPP, bank bjb tidak bisa disebut sebagai pemain baru. Faktanya, perseroan tercatat sebagai salah satu bank yang giat menyalurkan produk FLPP sejak tahun 2016. Dalam pelaksanaannya, bank bjb telah melakukan 214 perjanjian kerja sama (PKS) dengan himpunan pengembang di bawah naungan sejumlah asosiasi seperti REI, APERSI, ASPERI, APERNAS, HIMPERA dan PERUMNAS yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai dengan Pulau Bali.
Dari segi jumlah, total penyaluran FLPP sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini berjumlah 3.857 unit dengan total portofolio sebanyak Rp439 miliar dengan rasio non performing loan (NPL) 0.1%. Dari total penyaluran tersebut 79,10% terkonsentrasi di Jawa Barat. ***
