BANDUNG, KJ – Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk SMK Negeri BLUD sudah ditetapkan sejak tahun 2018 silam. Menindaklanjuti hal itu, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi SMKN 1 Buduran Sidoarjo yang telah menjadi BLUD untuk meninjau serta mempelajari role model SMK BLUD.
Dalam press releasenya, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya mengapresiasi keberadaan SMKN 1 Buduran ini, Asep juga mengatakan sekolah tersebut bisa menjadi role model yang sempurna untuk diimplementasikan pada SMK di Jawa Barat.
“Saya sangat mengapresiasi SMKN 1 Buduran Sidoarjo ini, kami berkesempatan berkeliling bisa melihat hasil karya siswa disini berupa Cafe, Hotel, Tata Busana serta Tata Boga yang memiliki standarisasi industri, hal ini bisa menjadi role model untuk diterapkan di SMK Negeri di Jawa Barat,” katanya di SMKN 1 Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Rabu, (9/6/2021).
Asep menambahkan, SMK BLUD bisa menjadi solusi bagi para lulusannya untuk bisa bersaing di dunia industri yang memiliki keahlian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
“Kami rasa keberadaan SMK BLUD bisa menjawab tantangan dunia industri bagi para lulusan SMK serta para lulusannya bisa bekerja dan mempunyai wirausaha sendiri,” tambahnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya juga mengatakan, setelah difasilitasi oleh Pergub, BLUD SMK Negeri di Jawa Timur memiliki sistem yang lebih baik dan lebih profesional dan hal tersebut memberikan semangat baru bagi para civitas didalamnya.
“Sejak tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur sekolah-sekolah SMK Negeri yang telah memiliki sistem yang bagus di fasilitasi oleh Peraturan Gubernur menjadi Sekolah BLUD, dimana ada perbedaan pengelolaan keuangannya yang lebih profesional sehingga mempunyai semangat yang tinggi bagi civitas didalamnya,” ucap Abdul Hadi.
Menurutnya, perubahan SMK menjadi BLUD juga mempengaruhi bagi para siswa nya yang dapat menjadikan mereka memiliki kompetensi diatas rata-rata karena SMK BLUD bisa lebih profesional serta meringankan APBD, untuk itu Jawa Barat harus mencontoh keberadaan SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur.
“Dampak SMK BLUD bagi para siswa bisa mempunyai kompetensi yang diatas rata-rata, disisi lain SMK BLUD bisa meringankan APBD karena keuangan mereka kelola sendiri serta bisa dialokasikan untuk kepentingan sekolah itu sendiri, Jawa Barat harus mencontoh SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur.” tutupnya. (Red)
