BANDUNG KJ – Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah siap melaksanakan alih kelola SMA/SMK pada 2017 mendatang, dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, saat ini terdapat kabupaten/kota yang menggratiskan pendidikan SMA/SMK. Ini pun berimplikasi terhadap anggaran provinsi.
“Belum lagi masalah TPP tenaga pengajar yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal provinsi pun memiliki prioritas anggaran untuk sektor yang lain yang tidak kalah penting,” katanya kemarin.
Dirinya menyebut pihaknya tidak setuju jika upaya penggratisan biaya sekolah berdampak pada penurunan mutu dan kesiapan sarana prasarana. Oleh karena itu, adanya kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar Maman Abdurrachman mengingatkan pusat agar tidak menganggap mudah alih kelola ini. Sebab menurutnya, pusat selalu menganggap tidak ada masalah terkait alih kelola ini. Padahal, di lapangan ditemui sejumlah persoalan. (AS)
