BANDUNG, KJ – Menjelang diterapkannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Sebagian Wilayah Jawa Barat, permasalahan data menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya.
Seperti data kepastian penerima bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan miskin baru.
“Harus menjadi pelajaran yang penting bahwa satu data yang betul-betul valid ini harus dimiliki oleh Jawa Barat, kita tidak bisa meminta virusnya stop karena data ngga ada,” ujar Abdul Hadi saat menghadiri Rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 di Jawa Barat, yang bertempat di Polda Jawa Barat, Senin (13/4/2020).
Abdul Hadi menambahkan saat ini pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berharap perbaikan data terus dilakukan. (AS)
