BANDUNG KJ – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se Kota Bandung berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Aksi digelar dalam rangka menyambut kepemimpinan pemerintahan Jokowi –JK yang kini tengah menginjak dua tahun. Namun massa menilai hingga kini masih ada peroalan yang belum menunjukan hasil.
Massa menuntut adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, sebagai perwakilan pemerintah pusat, seharusnya Pemprov Jabar dapat mengakomodir berbagai persoalan penting yang masih menjadi tugas pemangku kebijakan.
Koordinator lapangan HMI, Albhi Apriliyanto mengatakan, salah satu bidang pendidikan yang hingga kini masih semrawut mulai dari infrastruktur, anggaran hingga menteri yang kerapkali berganti. Hal itu menunjukan adanya ketidakkonsistenan dalam pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
“Hari ini kami menuntut adanya transparansi Pemprov Jabar untuk ditindaklanjuti kepada pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Albhi di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro nomor 27, Kota Bandung, Kamis (20/10).
Ditambahkan pula, persoalan penegakkan hukum yang lemah masih saja terjadi dan sama sekali tidak berdampak pada tatanan masyarakat. Justru yang diperlihatkan adanya berbagi keukasaan dengan silih bergantinya menteri kabinet kerja ketimbang mengeluarkan kebijakan kebijakan yang berbasis kemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengatakan, dewan tidak mempersoalkan aksi mahasiswa yang akan menggelar demo. Tetapi, lembaga pemerintah tentu tidak dapat menghadapi demonstran dalam waktu yang mendadak.
“Harus ada mekanisme maupun prosedur yang harus ditempuh. Sehingga, aspirasi yang akan disampaikan pun dapat disampaikan kepada ranah nasional sekalipun dapat diberikan secara prosedural,” ujarnya. (AS)
