BANDUNG BARAT KJ – Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar Rp.1,7 triliun, Komisi V DPRD Jabar mendatangi Dinas Pendidikan Bandung Barat. Selain itu, ingin mengetahui tingkat keakuratan data peserta didik.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, informasi kebutuhan penerima bantuan harus didata secara akurat. Perencanaan anggaran 20 persen untuk pendidikan harus sesuai dengan realisasinya pada APBD 2017 nanti. Hal ini, berkaitan dengan Permendagri no 18 tahun 2016 tentang Susuna Organisasi Tata Kerja (SOTK) disemua pemerintah daerah. Tidak terkecuali di wilayah KBB, bagaimana perencanaan terkait hal itu.
“Bagaimana perencanaan maupun mekanisme distribusi dana BOS baik dari pusat maupun daerah. Terlebih setelah diberlakukannya perubahan SOTK ini,” ujar Yomanius di Disdikpora KBB, Jalan Cisarua, KBB, Kamis (1/9).
Untung juga mempertanyakan, soal berapa besaran nominal ideal yang akan diterima per siswa di pendidikan menengah agar tidak membebani para orang tua siswa dalam pendidikan anak. Bahkan, bagaimana gambaran untuk mengakomodir para tenaga pendidiknya termasuk promosi guru di KBB. (AS)
