KBB KJ – Adanya wacana pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU) terus bergulir, berbagai respons dari para tokoh KBU dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian menghangat.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KBB, Lili Supriatna mengungkapkan, hal yang wajar jika warga KBU menginginkan KBU sebagai daerah otonomi baru, pasalnya KBU khususnya Lembang sebagai penyumbang PAD terbesar bagi KBB.
Sektor pariwisata dan usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata selama KBB berdiri menjadi penyumbang pendapatan terbesar.
Namun, meskipun sebagai daerah penyumbang PAD terbesar bagi KBB dana perimbangan bagi KBU khususnya Lembang Raya sangat tidak seimbang dengan pendapatan yang didapat dari wilayah tersebut.
“Kasarnya, PAD-nya dikeruk, pembangunan tidak sebanding, penataan wilayahnya sangat minim, jadi wajar jika akhir-akhir ini warga KBU ingin memisahkan diri dari KBB,” ucapnya.
Hingga saat ini kata Lili, Pemkab KBB tidak ada upaya untuk membuat sebuah regulasi khusus bagi kawasan Lembang Raya yang tidak berbenturan dengan perda KBU. Terbukti, banyak pengusaha yang telah menyumbangkan PAD namun pemerintah tidak ada upaya penataan perijinan tempat usaha di KBU khususnya di Lembang Raya.
“Saya yakin kalau KBU dapat berdiri sendiri akan lebih baik lagi, dan penataan daerah pun akan terfokus,” tandasnya.
Menurutnya, jika pemerintah KBB tidak serius dalam penataan KBU dikhawatirkan menjadi daerah yang rusak. Kalau penataan dan pengembangan KBU tidak serius ditakutkan akan rusak seperti puncak raya di Bogor. “Akhirnya bukan penghasil PAD tapi penghasil persoalan-persoalan ke berbagai sektor dari masalah lingkungan hingga masalah sosial,” ujarnya.
Bahkan, infrastruktur di KBU tidak diperhatikan secara serius, terbukti beberapa ruas jalan kabupaten di KBU sudah rusak dan tidak layak pakai apalagi kalau hujan.
“Kalau jalan kabupaten di daerah KBU masih rusak, padahal PAD terus dikeruk, taman-taman kota kumuh, pantas sekali kalo warga KBU ingin mandiri,” pungkasnya. (Ajat)
