KAB BANDUNG, KJ – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalu Sekretariat DPRD Jabar gelar agenda Parlemen Mengabdi 2021, Kamis (17/6/2021).
Digelar secara hybrid acara Parlemen Mengabdi 2021 dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari tersebur menyuguhkan serangkaian agenda diantaranya Webinar “Pembudayaan Pancasila di Sektor Pendidikan” serta pengumuman lomba video podcast dan monolog “Gen Milenial Memaknai Pancasila” yang diikuti oleh siswa/siswi jenjang SMA/SMK sederajat di Jawa Barat.
Webinar “Pembudayaan Pancasila di Sektor Pendidikan” denga host Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman serta Keynote Speaker Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Prof. Yudi Latif, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Pendiri Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) Wawan Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supendi, dan Kabid Panais Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Jabar Jamaluddin.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, ada beberapan muatan yang berhasil didapatkan dalam agenda parlemen mengabdi tahun 2021 diantaranya terdapat sebuah gambaran oprasional pembudayaan pancasila yang dapat diterapkan pada jenjang pendidikan menengah.
“Karena jenjang pendidikan menengah sangat penting dalam menyiapkan generasi-generasi yang lebih baik. Kalau kita berbicara tentang Indonesia emas pada tahun 2045, merekalah yang akan menjadi calon genarasi penerus pada tahun tersebut,” ucap Bedi dalam press conference Parlemen Mengabdi Tahun 2021.
Bedi menambahkan, bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang harus digagas dan dibenahi terkait pembudayaan Pancasila diantaranya sumber ajaran kemudiam metode atau cara mengajar pancasila.
Persoalannya bagaimana buku ajaran pancasila ini yang awalnya teks harus disampaikan oleh para guru dengan menggunakan kalimat yang bisa dimengerti karena ini harus dihayati.
“Mata pelajaran PPKN berbeda dengan mata pelajaran yang lain, PPKN ini harus memunculkan suatu penghayatan yang akan membentuk karakter siswa dan ini tidak mudah,” katanya.
Bedi mengungkapkan, para guru PPKN telah menyampaikan bahwa saat ini dibutuhkan sebuah langkah bersama agar mapel PPKN tidak menjadi sebuah mata pelajaran penunjang yang diangggap kurang penting.
“Pada hakikatnya output mata pelajaran ini sangat penting, oleh karena itu bagaimana guru-guru ini bisa menjadi penutur yang baik. Tadi sempat ada konsepsi sosiodrama, sehingga tidak hanya secara kognitif namun secara psikomotirik dapat terlibat,” paparnya.
Menurut Bedi, bahwa peran stakeholder dibutuhkan tidak hanya unit pendidikan perlu kerjasama dengan pihak lain, seperti Kesbangpol, BPSDM, dan melibatkan praktisi-praktisi lain.
Ia pun mengharapkan, setelah agenda ini lahir semacam konperensi guru mata pelajaran PPKN tingkat nasional untuk membentuk standar dan membuat pelajaran PPKN ini dapat disukai oleh para siswa.
“Karena dalam mata pelajaran PPKN ini ada nilai-nilai yang bersifat filosofis dan sejarah oleh karena itu dibutuhkan sebuah gagasan besar dari para guru mata pelajaran PPKN sebagai penutur materi ini,” pungkasnya. (As)
