BANDUNG KJ – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, terkait kebijakan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan persiapan terkait dengan aspek sarana dan prasarana, prosedur penjadwalan, dan penyesuaian kurikulum.
“Kami masih memiliki waktu dua bulan, untuk melakukan proses simulasi proses-proses yang nanti semakin lama dari mulai kecil sampai besar. Semoga nanti pada tahun ajaran yang akan datang ini anak-anak kita bisa mulai bersekolah, dan guru-gurunya sudah siap,” ucap Abdul Hadi usai menghadiri Upacara Peringatan Hardiknas Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Minggu (2/5/2021).
Ia menambahkan, selain melakukan proses simulasi hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian adalah vaksinasi terhadap para tenaga kependidikan. Tak hanya guru proses vaksinasi harus dilakukan kepada seluruh pekerja di lingkungan sekolah.
“Yang harus jadi prioritas dari Pemprov Jabar bahwa guru-guru harus sudah tervaksinasi, tenaga kependidikan, pustakawan bahkan sampai petugas kebun dan satpam harus semua tervaksinasi. Karena mereka yang langsung berinteraksi langsung dengan anak-anak,” ujarnya.
Selain itu ia menegaskan, bahwa penentu dilaksanakannya pembelajaran tatap muka ditentukan oleh kondisi terakhir dan mutakhir terkait dengan pandemi covid-19. Dan hal ini dapat dikaji dengan ilmu pandemologi, ilmu kesehatan kesehatan masyarakat.
Oleh karena ia pun meminta semua pihak, agar mempunyai pemikiran bahwa pembelajaran tatap muka nanti adalah sebuah kesempatan bagi para murid untuk melakukan pendidikan dengan adaptasi kebiasaan baru.
“InshaAllah menurut kami lebih baik jika ini bisa berlangsung dengan tetap menetapkan tujuan yaitu kita ingin anak-anak kita cerdas, pintar dan prioritas kita tetap sehat,” pungkasnya. (As)
