INDRAMAYU KJ – Pelaksanaan Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2020-2021, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) XII Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Husin, kegiatan berlangsung di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu kemarin.
Pada kegiatan reses kali ini, Anggota DPRD Jabar dapil XII, Husin, mengatakan banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Haurgeulis ini, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 ini, Husin menyampaikan persoalan normalisasi sungai menjadi aspek yang dianggap darurat hal ini dikarenakan sungai sebagai aspek dalam pengairan serta pemaksimalan sawah-sawah yang berada di Indramayu, mengingat masyatakat petani cukup besar di Kabupaten Indramayu.
“Hari ini kita reses di Kabupaten Indramayu tepatnya di Kecamatan Haurgeulis, reses kali ini banyak aspirasi yang disampaikan terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ditempat ini saya mendapatkan aspirasi diantatanya persoalan kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghidupkan para petani khususnya di Dapil XII,” ungkapnya.
Sementara ia juga menerima keluhan lainnya ialah persoalan normalisasi sungai yang berakibat pada mentoknya air masuk kepada sawah, irigasi juga menjadi aspirasi kali ini karena banyaknya irigasi yang tersendat yang mengakibatkan sawah-sawah di sekitar daerah Kecamatan Haurgeulis tidak maksimal.
Husin juga mengatakan permasalahan subsidi pupuk harus lebih dilakukan pengawasan, saat ini pupuk di beberapa daerah di Indramayu sering mengalami kelangkaan serta harga yang melonjak tinggi.
Untuk itu Husin akan selalu melakukan pengawasan mengenai persoalan pupuk di Indramayu.
“Selain itu mengenai subsidi pupuk dan pupuk sering langka, kalaupun ada menjadi tinggi harganya, kami akan selidiki dan mengawasi persoalan pupuk ini, Pemerintah kita baik Kabupaten maupun Provinsi harus memperhatikan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan Reses kali ini Husin juga mensosialisasikan mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Husin mengatakan Bank BJB harus selalu berperan aktif dalam membantu masyarakat menghadapi fase PEN.
Husin menambahkan Bank BJB merupakan Bank milik masyarakat Jawa Barat sehingga Bank BJB harus pro terhadap rakyat, seperti di Kabupaten Indramayu Bank BJB harus pro terhadap kelompok tani dan kelompok nelayan.
Bahkan, ke depannya Husin akan selalu berkoordinasi dengan Bank BJB yang merupakan mitra dari Komisi III DPRD Jabar, dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Selain itu kami juga mensosialisasikan mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional, saya arahkan masyarakat kita. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah, silahkan berhubungan dengan Bank BJB,” ujarnya.
Bank BJB juga, sambungnya, harus memprioritaskan pembangunan ekonomi nasional yang dimaksud. Menurutnya kalau di daerah ini pembangunan pertanian, Bank BJB harus pro terhadap masyarakat, pertanian serta harus dekat dengan para petani.
“Jadi nanti masyarakat berhubungan dengan Bank BJB, kebetulan itu dibawah komisi saya, dan saya nanti akan memantau dan akan merekomendasikan jika masyarakat kita menginginkan pembiayaan dari Bank BJB, karena Bank BJB itu Bank milik masyarakat Jawa Barat, jangan sampai masyarakat kita tidak tahu Provinsi Jawa Barat memiliki Bank BJB,” pungkasnya. (Red)
