CIPATAT, KJ – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan agar dilakukan proses komunikasi lebih intensif lagi dan menyertakan pihak-pihak terkait yang berwenang dalam persoalan ini supaya kesinambunganya ada dan polemik ini cepat selesai.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya merespons berita di media masa tentang adanya pembuldozeran tanah lahan sekolah milik SMKN 1 Cipatat oleh pejabat desa setempat yang notabene milik Provinsi Jabar.
Abdul Hadi Wijaya beserta anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat didampingi Camat Cipatat Iyep dan Kepala Sekolah SMKN 1 Cipatat Dudi serta pihak Disdik Jabar meninjuu langsung ke lokasi SMKN 1 Cipatat terkait konflik pembangunan jalan di samping sekolah, Senin (10/08/2020).
“Kami mencoba merespon dengan cepat dengan adanya berita di media masa tentang adanya pembuldozeran tanah lahan sekolah milik Provinsi Jawa Barat yaitu SMKN 1 Cipatat oleh pejabat desa setempat dan ini tentu saja sebuah yang tidak baik,” ujarnya.
“Kita tadi juga tadi melihat ada beberapa titik temu untuk mencari solusinya dan harus dipertemukan dengan beberapa pihak terkait, kita juga disini melihat bahwa ini adalah lahan sekolah yang di amanahi oleh negara untuk mencerdaskan bangsa dan khususnya untuk membantu pendidikan di desa ini untuk warganya bisa mendapat pendidikan yang lebih baik,” terangnya.
Justru dirinya menegaskan seharusnya semua pihak harus dukung semua itu untuk anak bangsa agar mempunyai pendidikan yang baik dan nyaman. (Fan/Red)