Kab. Bandung, KJ – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana melakukan monitoring dan evaluasi Bansos Provinsi Jawa Barat Tahap II di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Rabu (13/7/2020).
Pada kesempatan itu Jajang Rohana mengatakan dalam hal ini pihaknya (DPRD) bertindak sebagai fungsi pengawasan tapi pihaknya juga melaksanakan monitoring saat kegiatan reses kemarin.
Selain itu Jajang juga menyoroti terjadinya duplikasi penerima bantuan KPM pada tahap 1.
Di kesempatan yang sama Tia Fitriani menyoroti Proses Cleansing Data Non DTKS Tahap 2 yang memangkas sekitar 50 Ribu Data Bantuan Sosial Provinsi Tahap 1.
“Akibat proses cleansing ini kami khawatirkan akan ada polemik di masyarakat terutama pejabat pemerintah level bawah,” pungkas Tia. (Red)